/Tol Laut

Tol Laut

DUDUK melingkar di dua meja yang digabung jadi satu, enam anak muda itu bercerita soal “tol laut” yang merangkul Maluku Utara masuk ke halaman Indonesia. Tampil laiknya kelas menengah baru Maluku Utara, kaki yang dibungkus sepatu ‘aladin’, mereka berusaha keras mengatur nada tutur untuk mengesankan keteraturan logika. Sikap membesar-besarkan masalah (dalam cara yang lain seperti nelayan menggambarkan besaran ikan komo [anak cakalang] yang dihela, dengan merentangkan tangan sebelah dan lima jemari tangan lain diletakan di atas buku-siku tangan yang direntangkan) tidak mampu menutup jejak “aktivis” khas Maluku Utara yang suka berhiperbolik, supaya tidak disebut mengidap megalomania. Kelas menengah baru Maluku Utara, menurut seorang teman, selalu “berwacana di kuli air”.

Dengan riang gembira enam politisi itu, kalau saya tidak salah, memuji program “tol laut” sebagai program paling cerdas pertama masuk ke Maluku Utara sepanjang sejarah Indonesia. Andai bisa bersorak, mereka mungkin bertepuk-sorak oleh janji harga barang-barang sembilan bahan pokok yang turun drastis; karenanya beda tipis dengan harga di Jawa. Dengan riang pula saya, yang duduk agak di pojok di coffee itu, menunggu mereka mendalami isu “tol laut”. Dan saya kecewa. Para politisi itu tidak mendalami, atau telah berusaha mendalaminya, namun gagal – tentu saja menurut saya.

Pulang dengan sedikit lunglai. Di rumah saya mengambil sejumlah buku dan hasil penelitian tentang respon struktural petani terhadap modernisasi pembangunan desa. Karya-karya itu saya hamburkan di atas meja. Saya tidak membaca satu pun karya – hanya melihat sambil berkacak pinggang di ujung meja. Lalu, dengan agak marah saya menulis satu pertanyaan: Apa faedanya tol laut bagi orang-orang Maluku Utara? Mata saya berada antara buku dan pertanyaan itu. Lalu, saya coretkan kata-kata berikut di bawah pertanyaan: Saya mungkin sudah terlalu pesimis dengan proggam pembangunan negara modern yang selalu menyelundupkan pikiran-pikiran angkuh.

Ya, apa faedanya tol laut bagi orang-orang Maluku Utara? Ternyata, pertanyaan lahir tidak sekadar karena saya marah pada sejumlah generasi kelas menengah baru yang gagal memikirkan program tol laut. Beberapa hari kemudian, meski tersamar, saya menemukan jawaban di salah satu laporan penelitian Pusat Antar Universitas, Universitas Gadjah Mada. Di salah satu bagian laporang itu membincangkan peningkatan mobilitas penduduk dari desa ke kota setelah saran transportasi darat membaik di pulau Jawa. Serentak dengan itu, arus barang, terutama makanan instan, mengalir kian deras dari kota ke desa. Orang desa yang semula sebagai produsen beralih menjadi konsumen setelah sarana transprtasi membaik.

Laporan penelitian itu, dalam konteks yang berbeda, adalah cerita tentang mobilitas manusia paska penerapakan otonomi daerah. Segera setelah Propinsi Maluku Utara, berikut sejumlah kabupaten/kota, pejabat daerah mulai dari  gubernur, bupati, walikota, kepala dinas, bahkan anggota DPRD, nyaris tidak pernah berhenti ke Jakarta. Kecuali sangat sedikit pejabat pusat yang jarang-jarang datang, pesawat selalu (di)penuh-sesak(i) pejabat daerah dan orang tua yang anaknya sekolah di Sulawesi atau di Jawa.

Pertanyaan mendasar yang mesti dijawab gubernur, para bupati/walikota dan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah: Bagaimana memanfaatkan “ruas tol laut” yang merentang dari Jakarta ke Ternate-Bacan-Tobelo untuk kesejahteraan rakyat? Sekali lagi, saya mungkin terlampau pesimis dengan kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara dan keinginan baik pemerintah pusat. Tol laut, bagi saya, hanya akan menambah “tumpukan” barang industri di daerah ini. Maluku Utara yang sedari awal telah menjadi konsumen barang-barang industri yang diproduksi di pulau Jawa, akan makin menjadi daerah konsumen.

Jadi, bagaimana pemerintah daerah di Maluku Utara memanfaat kapal yang mengangkut sembako – syukur-syukur kalau membawa juga besi, semen, tegal, dan lain-lain barang industri – dimanfaatkan sehingga tidak kosong pulang kosong ke Jakarta? Saya bisa pastikan, kapal-kapal yang semoga layak melaut  hanya bisa membawa kopra milik pedagang antar pulau. Di situ, seperti sudah terjadi selama ini, petani tidak mendapat keuntungan ekonomi dari perbaikan sarana transportasi. Sebab, tol laut yang dianggap sebagai wujud nyata kehendak baik pemerintah menanggulangi kesusahan ekonomi, akan tetap tidak mampu menyelesaikan apa yang disebut economical disconneting yang dialami petani dan nelayan Maluku Utara selama ini, tetap akan menempatkan Maluku Utara hanya bisa bermain di tepi batas kekuasaan dan ekonomi negara.

Artinya, janji Presiden Joko Widodo bahwa program tol laut akan menurunkan harga barang (sembako) di Maluku Utara, bisa dipasitikan gagal sebelum terlaksana. Pertama, barang-barang yang dibawa dari Jakarta itu hanya ditaru di Ternate, Bacan dan Tobelo. Untuk mendistribusikan barang-barang itu ke pulau-pulau yang lain, Presiden Joko Widodo tidak punya solusi. Maka, warga kampung tetap membeli beras, mie instan, minyak goreng, dan apalagi gula dengan harga tinggi. Siapa yang mendanai biaya transpor antar pulau, Indonesia tidak punya jalan keluar.

Kedua, katakan kelak benar harga barang makanan pokok turun drastis di kampung-kampung pulau.Tetapi, saya punya keyakinan, taraf hidup warga tidak akan naik secara signifikan. Itu karena kampung-kampung di Maluku Utara tidak menghasilkan sesuatu yang bisa “dibarterkan” dengan pasar Sulawesi atau Jawa, misalnya. Maluku Utara sebenarnya punya peluang membuat industri minyak goreng dari kelapa petani. Masalahnya, selain pemerintah daerah tidak pernah memikirkan program industri yang berbasis pertanian rakyat, Indonesia sendiri tidak mau berbagi pasar minyak goreng: pasar tradisional menampung minyak curah dari kelapa rakyat, supermarket dan pasar internasional untuk minyak sawit. Indonesia hanya mau dan terus sibuk dengan perkebunan kelapa sawit yang besar-besar – seraya menepikan rakyat dari akses pasar. (sumber: kabarpulau.com)

 Penulis: Murid Tonirio

Pengajar di IAIN Ternate

 

Views All Time
Views All Time
246
Views Today
Views Today
1
Like