/Negeri Rempah di Atas Awan

Negeri Rempah di Atas Awan

TIDORE,JALAMALUT.com – Kawasan Hutan Lindung Tagafura dengan Kampung Kalaodi  cukup kaya dengan tanaman-tanaman yang   produktif dan bernilai ekonimis tinggi. Dari sisi  tanaman yang diusahakan masyarakat, terbilang sangat beragam.  Mulai  dari kebun bambu.  cengkih dan pala. Dua jenis tanaman ini  terbanyak  di kalaodi. Tidak itu saja di sela-sela kebun pala dan cengkih  warga memanfaatkan menanam tanaman kenari, kayu manis durian dan pinang.

Karena mayoritas tanaman cengkih dan pala itu, tidak  heran datang musim panen cengkih  warga  menjemur cengkih mengikuti sepanjang jalan kelurahan ini. Kiri kanan jalan dipenuhi cengkih yang dijemur warga.  Begitupun  jika memasuki musim panen pala,  kiri kanan jalan kampong ini dipenuhi biji pala dan fuli yang dijemur  mengikuti panjang jalan.  “Penghasilan utama warga berasal dari  tanaman pala dan cengkih.  Semua kebun warga ditanami tanaman ini.  Sekarang musim panen cengkih hamper berakhir,”  tutur Abdurahman. Cengkih dan pala merupakan tanaman utama sementara          bambu  menjadi tanaman yang  melindungi tebing dan lahan yang sangat miring.  “Kalau bambu menjadi tanaman utama  menahan erosi. Selain untuk material bangunan  maupun bambu juga menjadi bahan baku barang kerajinan.  Tidak itu saja,  sebagian warga bahkan mengusahakan tanaman kayu manis yang diambil kulitnya  untuk kebutuhan sehari-hari.

Lalu berapa banyak hasil pala dan cengkih dari kampong ini?   Setiap musim panen   Kalaodi menghasilkan pala dan cengkih mencapai ratusan ton. ” Kami tidak menghitungnya secara pasti. Tapi  bisa ratusan ton masuk ke Tidore. Ini karena lahan pala dan cengkih  yang diusahakan mencapai ratusan hektar,” ujar Abdurahman. Untuk  l bambu  sendiri sudah jarang dimanfaatkan sebagai bahan baku membangun rumah. Saat ini warga memanfaatkan membuat berbagai barang kerajinan. Misalnya saloi  semacam keranjang yang digunakan ibu-ibu ketika ke kebun ataupun  tolu  sejenis topi lebar   pelindung  kepala dari hujan dan panas. Tidak itu saja  bambu juga  dimanfaatakn untuk berbagai barang kerajinan.

“ Sekarang ini sebagian ibu-ibu   memanfaatkan  bambu  membuat barang kerajinan untuk dijual ke pasar,” tambah Abdurahman.

Selain cengkih dan pala. Kalaodi juga menjadi pusat perkebunan durian. Tidak heran. jika memasuki musim durian Tidore selalu dibanjiri durian dari Kalaodi. Durian Kalaodi, terbilang cukup dikenal di Kota Tidore. Para penjual durian di Tidore rata-rata membeli dari petani  di Kalaodi.

 

Pembagian  Lahan   Kelola  Hutan

Masuk dalam kawasan hutan lindung  maka  pengelolaan lahannya pun sangat terbatas. Untuk perkebunan, masyarakat, tidak bisa sembarangan  membuka lahan  garapan . Sejak  kawasan ini masuk peta hutan lindung  tidak ada lagi warga membuka lahan baru untuk perkebunan.  Kebun- kebun masyarakat  yang sebelumnya sudah ada tidak bisa dikembangkan lagi  karena  akan merambah   hutan lindung.

Jauh sebelumnya masyarakat setempat  membuka lahan kelola turun temurun .berdasarkan kelompok masyarakat. Mulai  dari lahan kebun pemuda,  lahan kebun kampong atau lingkungan dan lahan kebun   masjid dan   sarana desa.  “Pemabagian lahan kelola ini dilakukan sejak dulu. Sejak tahun 1970 –an. Kebun-kebun itu milik komunal  berdasarkan kelompok dengan tanaman berupa cengkih dan pala. Hasil kebun ini digunakan untuk kepentingan umum.  Kebun ini  awalnya dikerjakan secara gotong royong   dari pembersihan, penanaman hingga perawatan,” jelas Abdurahman Ali tokoh masyarakat Kalaodi.

Dari masing- masing lahan kelola itu, ditanami pala dan cengkih dengan luasan mencapai 2 hektar.   Di kebun pemuda itu ada cengkih sekitar 200 pohon.Hasil dari kebun pemuda ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan kampong.   “Di samping jalan  yang  dekat dengan tebing dibuat pagar tembok sebagai pengaman sepanjang 200 meter itu,  adalah hasil panen  kebun cengkih milik pemuda dalam beberapa tahun,” jelasnya.

Begitu juga untuk lahan kebun masjid yang ditanami cengkih dan pala hasilnya disimpan untuk kebutuhan  masjid. Sementara kebun  kampong atau lingkungan  menjadi pendapatan  desa di masing- masing lingkungan.

Kalaodi   memiliki empat  lingkungan  yang ber jaraknya  sekitar 2 kilomter dipisahkan oleh lahan kebun warga. Empat lingkungan itu masing- masing  Swom berada di bagian Timur,  Dola  sebagai pusat pemerintahan kelurahan di daerah puncak, serta Kola berada di bagian timur dan Gulili di bagian utara. Masing-masing lingkungan memiliki lahan kelola  sendiri. “ Warga hanya berhak memakainya dengan menanam tanaman tahunan. Lahan ini milik komunal. Kita hanya memiliki tanamannya,” ujar Abdurahman.

Lalu siapa pencetus ide  membagi lahan kelola  ini. Orang yang disebut-sebut memiliki andil  besar terhadap  tata kelola lahan ini,  adalah seorang Kepala Desa  yang menjabat pada 1970 sampai 1972. Dia adalah Yunus S Hadi.  Dia  telah meninggal beberapa tahun lalu.   Yunus memilillki andil  besar menggerakan masyarakat setempat mengelola lahan kebun  berdasarkan kelompok ini . Dia dianggap sebagai salah satu Kades   yang sukses  memimpin Kalaodi.    “ Dia yang mencetuskan  dan menggerakan masyarakat membangun kebun-kebun  itu,  yang dikerjakan dari pembukaan lahan  hingga  ditanami secara bersama ,”  jelas Samsudin  Ali sekretaris  Kelurahan Kalaodi.  Bahkan  katanya Yunus  terbilang cerdas  karena sudah berpikir  dampak keterbatasan lahan  suatu saat nanti.   Untuk usahanya dia mendatangkan penyuluh pertanian  di tahun 70- an dan mereka mendatangkan bibit cengkih,   kemudian ditanam warga dan  berproduksi  hingga kini.  “Dia yang  mendatangkan mantra pertanian waktu itu dan mereka membawa  bibit cengkih dan pala  berkualitas baik, selanjutnya ditanam di Kalaodi. Saat ini cengkih dan pala telah memenuhi lahan-  di  Kalaodi karena jasa besarnya,”  katanya.

 

Hutan Lindung Tagafura  Bisa Diubah

Keberadaan hutan lindung Tagafura  sebenarnya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat  Kelurahan Kalaodi.  Mereka mempertanyakan adanya penetapan hutan lindung itu saat ini   karena,  sejak dahulu kala   hutan tersebut adalah lahan kelola mereka.   Jauh  sebelum negara  ada  termasuk ditetapkannya hutan lindung Tagafura,  masyarakat  sudah hidup mengelola hutan  secara turun temurun. Karena itu masyarakat menuntut  mesti  hutan lindung  diubah.  Adanya penetapan hutan lindung itu membatasi ruang kelola dan lahan yang diusahakan masyarakat.  “Sampai saat ini kami pertanyakan,  kenapa kampung kami  yang sudah ada jauh sebelum negara ini meredeka,  tetapi   ditetapkan menjadi hutan lindung,” kata   Samsudin Ali.

Soal ini menurut Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Dr Eka Widodo Soegiri, sebenarnya tidak ada masalah  mau diubah. Jika ada hal seperti ini  perlu duduk sama-sama  dibahas dan diselsaikan.  “Mari duduk sama-sama. Perdana Menteri atau Jojau Kesultanan   Tidore saja menyampaikan  perlu ada pendekatan. Perlu   duduk sama-sama,” katanya saat  menghadiri  Rakor Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di  Ternate 21 September lalu.

Menurutnya,   jika masyarakat sudah ada di situ,  jauh sebelum penetapan kawasan hutan lindung  dan kemudian menimbulkan masalah atau konflik,  maka  bisa direvisi penetapan kawasan lindung itu. Artinya, perlu ada mediasi. Selama ini sering muncul  konflik  misalnya antara pemerintah pusat  dan pemerintah daerah. Pemerintah dengan masyarakat  dan pemerintah dengan dunia usaha. Atau juga  pengusaha dengan masyarakat  di dekat hutan.Itu karena tidak duduk sama-sama.  Jika ada masalah seperti itu,  perlu segera diselesaikan melalui duduk bersama untuk membicarakan secara baik. Di sini fungsi pemerintah  adalah  sebagai pusat koordinasi  atau sebagai sumber penyelesaian masalah. Sekaligus menjadi  simpul negosiasi.  Karena itu sebenarnya,  dalam kasus ini tidak ada masalah.   “Jika demikian  maka direvisi saja,  tidak ada masalah.  Jangan sampai dokumen hutan lindung   dianggap seperti   kitab suci  sehingga tidak bisa diubah lagi. Bisa saja nanti polanya  masyarakat  setempat diberikan akses perhutanan sosial. Karena kalau dikeluarkan dari kawasan hutan   tentu tidak bisa  karena prosesnya  akan panjang.  “Di sinlah fungsi perhutanan sosial,”  jelasnya.

Yang  penting menurut Eka , sejarahnya  jelas dengan  bukti-bukti keberadaan mereka jauh sebelum  adanya hutan lindung.   Misalnya ada kuburan,   artefak , adat dan  budaya   atau ada juga  monument,” imbuhnya.    Paca Goya itu   menjadi tradisi mengeramatkan hutan. Ini sama dengan Leuweng Tutupan di  Sunda. “Di sini  hutan dikeramatkan.    Kalau seperti itu,  nanti kerjasama dengan rekan- rekan antropologi agar  dibuka lagi referensi. Kita bisa meminta ahli  ini   menjelaskan bahwa  memang benar  ada  tradisi ini. Kalau benar,  salah satu pertimbangan  memperlakukan  khusus  lingkungan hutan lindung itu,”tambahnya.

Sementara,  soal   usulan  perubahan kawasan  hutan lindung Tagafura ini,  Direktur WALHI Maluku Utara Ismet Soelaiman menjelaskan, mereka sudah berusaha  melakukan advokasi  bersama masyarakat mengusulkan  adanya perubahan . Sayangnya usulan sejak 2013 lalu itu tidk ada kabarnya hingga kini.  “Kami pernah membawa masalah ini ke Kementerian Kehutanan mengusulkan  perubahan hutan lindung  Tagafura. Sayangnya belum ada tanggapan sampai saat ini.  Kami diminta mengusulkan dari bawah dari  Dinas Kehutanan Tikep ternyata hingga kini belum ada realisasinya,” jelas Ismet.

Penulis: Rahmatulhaj Jurnalis

Artikel ini juga dimuat di mongabay.co.id

 

Views All Time
Views All Time
145
Views Today
Views Today
1
Like