/Kepulauan Maluku dalam Geopolitik Regional: Konteks Historis-Kultural

Kepulauan Maluku dalam Geopolitik Regional: Konteks Historis-Kultural

 

Guntidore

If, at the beginning of the twentieth-first century, we can assume that history is constituted as a complex series of narratives-representations- of the past, then we have the foundations upon which we can build our visions of its future.” – Jenkins, Morgan & Munslow, 2007

Kutipan dari mukadimah buku Manifestos for History yang ditulis oleh beberapa sejahrawan mahsyur dunia diatas menjelaskan secara eksplisit kepada kita bahwa masa depan adalah visi yang dibentuk oleh masa lalu dengan keniscayaan yang terorganisir apabila kita masih merasa betah untuk patuh anjuran; Remembering the Past, Experiencing the Present, dan Exploring the Future. Sejatinya, masa lalu adalah titik-tolak dari proses yang saat ini sedang berjalan, tentunya dengan tujuan pencarian terhadap masa depan.

Dalam perjalanannya, berbagai peradaban di dunia memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan kisah-kisah epik di masa lalu, sebutlah misalnya peradaban maha besar bangsa Maya di Semenanjung Yucatan yang mencapai puncaknya pada tahun 250 M – 900 M sebelum diratakan tidak bersisa oleh bangsa Spanyol, peradaban pinggiran sungai Nil bernama Mesir yang eksis dari tahun 3150 SM hingga keruntuhannya pada periode penaklukan oleh kekuatan asing pada tahun 31 SM, ataupun peradaban tiga benua bernama Makedonia yang mencapai kejayaan di masa Alexander Agung berkuasa, hingga kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah umat manusia bernama Mongolia yang dibentuk oleh Jenghis Khan hasil dari proses integrasi suku-suku kecil yang hidup di stepa Eurasia.

Semua peradaban besar tersebut menjadi bagian dari timeline peradaban umat manusia dengan warisan kebudayaan yang pada periode selanjutnya meninggalkan pelajaran berharga melalui keruntuhannya apabila tidak pernah bangkit kembali; bahwa sebuah bangsa akan benar-benar habis apabila berjalan jauh meninggalkan sejarah dan kebudayaannya. Itu kenapa, meskipun semua bangsa-bangsa beperadaban besar tersebut nyaris hilang di masa kini tetapi kebudayaan mereka mengambil peran untuk tetap mempertahankan eksistensi masa lalunya, yang itu berarti mereka masih memiliki masa depan.

Hal yang demikian juga terjadi di Kepulauan Maluku, sebuah kawasan yang menjadi patok sejarah dan mengawal bangsa Eropa beranjak dari periode Dark Age (Abad Kegelapan) menuju dan melangsungkan Rennaisance Age (Abad Renaisans), di mana Kepulauan Maluku adalah awal-mula sekaligus tujuan bagi berlayarnya orang-orang Eropa mencari ‘dunia baru’ pasca blokade jalur darat dari daratan Arabia menuju ke Jalur Sutra oleh Turki Ustmani pada tahun 1453 (Campbell, 2003). Keinginan besar orang-orang Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai komoditas penting masa itu langsung dari tempat asalnya memacu mereka untuk tidak peduli pada resiko keras dan mengerikan yang menunggu di lautan. Pada dasarnya, keinginan untuk bisa sampai ke Kepulauan Maluku lah yang menjadi awal umat manusia saling terhubung antara satu pulau/benua dengan pulau/benua lainnya.

Pada tahun 1498, seorang penjelajah dan navigator dari Portugis bernama Vasco Da Gama berhasil menemukan rute maritim baru perdagangan rempah-rempah melalui Tanjung Harapan (saat ini masuk Cape Verde) setelah susah payah memutari benua Afrika, dari sana ia terus meretas jalan menuju ke Kepulauan Maluku sebelum terhenti di Goa dan berhasil memotong rute strategis Jalur Sutra (Dalby, 2002). Pelayaran Vasco Da Gama ini meski belum mencapai Kepulauan Maluku tetapi telah mampu menyingkap tabir ‘jalur rahasia Kepulauan Rempah’ yang selama ratusan tahun disembunyikan oleh orang-orang Hindustan, China dan Arab dari imperium Romawi nun jauh di barat.

Fakta tersebut sesungguhnya telah memberikan sedikit kesimpulan kepada kita bahwa keberadaan Kepulauan Maluku turut menentukan sejarah peradaban bangsa-bangsa besar yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang jauh lebih tua darinya seperti; dinasti-dinasti di China, kekaisaran-kekaisaran Eropa, imperium besar di Mesir-Alexandria, kerajaan-kerajaan di India, serta kesultanan-kekhalifahan di Semenanjung Arabia. Lebih jauh, Kepulauan Maluku lah yang menjadikan Kepulauan Nusantara pada saat itu dikenal dunia dan mendapatkan posisi strategisnya.

 

Maluku, Sejarah Laut dan Kebudayaan Pulau

Pada tahun 1300, Kepulauan Maluku yang memiliki kota-kota pulau metropolis seperti Ternate, Tidore, dan Jailolo telah mencapai puncak dari peradabannya (Jusuf dkk, 2001). Dibandingkan dengan wilayah Jakarta saat itu yang masih bernama Sunda Kelapa dan hanya dihuni oleh buaya-buaya muara sungai Ciliwung dan sedikit perkampungan nelayan kumuh yang menjadi bagian dari kerajaan Sunda di pedalaman yang tertutup dari dunia luar, secara garis waktu tertinggal lebih dari 200 tahun dari kesultanan-kesultanan besar di Kepulauan Maluku (Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta dan mulai dibangun pada tahun 1527 dibawah Kesultanan Banten). Inilah salah satu bukti bahwa sejarah Kepulauan Maluku sudah lebih dulu berlangsung terbuka dan lebih maju dari kerajaan-kerajaan yang berorientasi kontinental di pulau Jawa.

Jauh sebelum itu, hubungan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku yang erat dengan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh suku Makassar seperti Goa-Tallo dan Luwu menjadikan kawasan ini menjadi sudah terbuka dengan aktivitas pelayaran internasional yang merupakan terusan jalur kombinasi darat-laut Jalur Sutra (Suwondo, 1976). Beberapa manuskrip dari hasil penelitian terbaru juga mengungkap peran dari jalinan hubungan ini, bisa jadi Bangsa Maluku yang merupakan pembauran antara ras Austronesia dan Melanesia turut serta dalam ekspedisi membelah Samudera Hindia hingga menemukan pulau Madagaskar seberang pantai timur Afrika, yang merupakan pulau besar terakhir di bumi yang dihuni oleh umat manusia semenjak keterisolasiannya sejak bumi tercipta (Matthew, 2005). Perjalanan laut menempuh jarak seperempat dunia (5.600 KM) membuktikan bahwa bangsa Maluku bersama-sama dengan Makassar adalah manusia pertama yang memelopori penjelajahan samudera.

Meski begitu, terbukanya Kepulauan Maluku dalam menjalin hubungan dengan dunia luar masih sebatas pada upaya-upaya eksploratif, baik untuk tujuan dagang maupun mengikat jalinan persahabatan dengan negeri-negeri yang baru disekitar kepulauan ini. Baru kemudian pada tahun 1512 ketika armada Alfonso d’Albuquerque mendarat di Ternate dan memulai kolonialisme Portugis di tanah Maluku bersama Spanyol hingga diusir oleh Baabullah Datu Syah pada tahun 1575, dimulailah masa ekspansi yang menjadikan wilayah Kesultanan Ternate membentang dari Sulawesi Utara dan tengah di barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Sulu dan Mindanao (Filipina Selatan) di utara hingga Bima dan Manggarai (Nusa Tenggara) di bagian selatan jauh, kekuasaan luas yang dikuasai oleh Baabullah ini menjadikannya sebagai penguasa Uli Lima (Persekutuan Lima). Begitu juga dengan Kesultanan Tidore pasca mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 untuk mematuhi Perjanjian Tordesillas (Tratado de Tordesillas) di mana Tidore semakin memperluas ekspansinya dari Halmahera Tengah ke timur jauh, mencapai kepulauan di pantai timur dan barat Papua hingga ke beberapa wilayah di Samudera Pasifik yang dikenali dengan Uli Siwa (Persekutuan Sembilan).

Hampir seluruh wilayah yang di diami oleh ras Melanesia berada dibawah kendali dua imperium yang besar ini memungkinkan terjadinya ekspansi kebudayaan yang secara otomatis dan masif dibawa melalui sistem pemerintahan dan politik. Meski sebelum kedatangan bangsa Eropa, penyebaran kebudayaan telah terjadi melalui syiar agama dan perluasan pengaruh non militer. Pada proses selanjutnya, budaya kepulauan menjadi corak penting bagi perkembangan wilayah ini kedepan. Suku bangsa Kepulauan Maluku yang didominasi oleh ras suku bangsa Melanesia Pasifik yang masih berkerabat dengan Fiji, Tonga, dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di kepulauan Samudra Pasifik, menjadi bukti kuat yang merujuk bahwa masyarakat Kepulauan Maluku memiliki ikatan tradisi dengan bangsa-bangsa kepulauan pasifik, seperti bahasa, lagu-lagu daerah, makanan, serta perangkat peralatan rumah tangga dan alat musik khas, yang paling jauh teridentik pula dalam tradisi budaya Hawaii, Amerika Serikat (Bellwood, 1997).

Aspek sejarah dan kebudayaan yang sedemikian erat menjadikan dua kesultanan di Kepulauan Maluku ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan diperhitungkan secara regional, itulah kenapa setelah Operasi Trikora berhasil membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, pada 17 Agustus 1956 Presiden Soekarno membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota terletak di Soa-Sio, Tidore dengan Sultan Tidore saat itu; Zainal Abidin Syah sebagai gubernurnya.

Dua aspek ini (sejarah dan kebudayaan) yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Maluku, adalah sisa-sisa peradaban masa lampau yang masih dapat dipergunakan untuk menentukan arah selanjutnya peradaban ini. Sejarah berfungsi untuk menjaga arah dan orientasi visi sedangkan kebudayaan menurut teori fungsional-struktural, berfungsi untuk memelihara seluruh proses dalam masyarakat. Pertama-tama, kebudayaan berfungsi mempersatukan masyarakat dan menciptakan stabilitas. Hal itu terwujud melalui kesediaan masyarakat untuk menerima nilai-nilai inti sebagai pedoman kehidupan bersama. Lebih lanjut, kebudayaan memungkinkan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan fisik maupun non-fisik (Barnard, 2010). Hal ini, masih terlihat di seluruh Kepulauan Maluku, di mana setelah berabad-abad kolonialisme dan globalisasi tidak mampu mendegradasi kesadaran akan sejarah besar masa lampau serta tidak mampu memicu disintegrasi kebudayaan lebih lanjut.

 

Lahirnya Konsep Archipelegic State

Jauh sebelum munculnya konsep Archipelagic State (Negara Kepulauan) yang turut diperjuangkan oleh Indonesia didalam koferensi United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) yang kemudian melahirkan kesepakatan bentuk negara kepulauan pada tahun 1982 di Montego, Jamaika, Kepulauan Maluku dengan konsep Moloku Kie Raha telah menerapkan sebuah persepsi kekuasaan dengan orientasi kepulauan berbasis kemaritiman yang integral. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan yang tidak hanya bersifat antropogeografis tetapi juga secara militer dan politik.

Secara militer misalnya, armada kesultanan Ternate telah melakukan patroli pengamanan teritori laut secara terbatas sebagai bagian dari upaya menumpas ekspedisi Canga atau bajak laut Tobelo-Galela yang telah mengganggu stabilitas keamanan di wilayah kekuasaan Ternate. Pada tahun 1878, Kesultanan Ternate juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua perahu orang Galela dan Tobelo memiliki pas jalan apabila hendak berlayar. Perahu yang tidak memiliki pas jalan dan dipergoki melakukan pelayaran di laut teritori Ternate dianggap sebagai perahu bajak laut (Lapian, 2010).

Secara politik juga terlihat kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan yang terdiri dari banyak pulau-pulau tanpa mengecualikan keberadaan laut dan sumberdaya didalamnya. Hal ini mungkin berangkat dari konsensus empat anasir Moloku Kie Raha yakni; empat kerajaan yang masing-masing menguasai Api, Air, Tanah dan Udara. Dalam Moti Staten Verbond (Pertemuan Moti) yang kemudian dikenal sebagai konferensi internasional pertama di dunia pada tahun 1322, tidak hanya menyiratkan perdamaian empat kerajaan/kesultanan di kawasan ini tetapi juga kemudian melahirkan persekutuan Moloku Kie Raha (empat kerajaan). Pada kesempatan itu, Kolano Aiya atau Sida Arif Malamo dari Kie Gapi (Ternate) menyampaikan ungkapan: ‘Jou ngon ka dada madopo, Fangare ngom ka alam madiki’ (Kalian sebagai penguasa pulau, dan kami sebagai penguasa alam) sebagai isyarat bahwa kekuasaan tidak hanya berlaku di darat, tetapi juga di laut (dan udara?) yang adalah sebagai penghubung pulau-pulau, pada perkembangan selanjutnya menjadikan wilayah memiliki kebudayaan maritim yang sangat kuat.

Konsep negara kepulauan yang menjadi ciri khas wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku berdasarkan literatur-literatur sebelumnya tidak dikenal di dunia, seluruh pemerintahan atau kerajaan di dunia pada saat itu hanya mengakui wilayah darat sebagai teritori dan laut sebagai wilayah bebas. Baru kemudian pada tanggal 13 Desember 1957 Deklarasi Djuanda mencetuskan poin-poin penting tentang wilayah kekuasaan Indonesia yang integral laut dan pulau-pulaunya, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kepulauan dan menguasai wilayah laut diantara pulau-pulaunya.

Lahirnya konsep Archipelagic State menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, namun demikian visi negara kepulauan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi justru negara mengalami kebingungan dalam menentukan orientasi pembangunan secara keruangan, di mana berbagai kebijakan masih bersifat agraris dengan mengabaikan potensi laut. Hal ini tentu berbeda apabila kita belajar dari sistem yang dibangun oleh kesultanan-kesultanan di Kepulauan Maluku di masa lalu, di mana Pala (Myristica fragrans) dan Cengkeh (Syzygium aromaticum) yang adalah komoditas agraris yang memang sudah unggul dipakai untuk menjadikan wilayah kepulauan dengan tradisi maritim tersebut sebagai pusat keramaian global yang berpotensi mengorbitkan komoditas lainnya sebagai unggulan.

Pergeseran watak maritim dan kepulauan menuju ke darat dapat terlihat pada berbagai kebijakan-kebijakan yang memaksa orang-orang yang mencari makan di laut untuk masuk jauh ke darat dan berkebun, laut dengan multi-potensinya ditinggalkan. Dari sisi aksesibilitas pemerintah lebih cenderung memilih untuk membangun jalan raya dan jembatan-jembatan besar antar-pulau ketimbang membangun pelabuhan-pelabuhan laut yang mengoneksikan semua pulau-pulau. Dari segi kemanan dan pertahanan, pembangunan kekuatan militer masih dipusatkan pada peningkatan kemampuan Angkatan Darat (AD), sementara dari sisi ekonomi potensi-potensi kelautan dan perikanan tidak dilirik, pemerintah lebih berminat pada penjualan besar-besaran potensi dalam tanah dari penjualan mineral dan hasil tambang yang semakin lama akan habis ketersediaannya.

Abainya pemerintah pada aspek kepulauan yang menjadi identitas geografis memunculkan potensi sekaligus konsekuensi yang mengancam langsung kedaulatan dan perekonomian negara di masa mendatang. Faktanya hampir seluruh konflik keruangan antar-negara yang menjadi isu-isu geopolitik dan geostrategis saat ini didominasi oleh perebutan wilayah laut dan pulau-pulau kecil, diantara yang terjadi disekitar Indonesia seperti; sengketa perebutan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, klaim Australian Maritime Identification Zone (AMIZ), serta konsep Indian Maritime Military Strategy dalam cetak biru The Indian Navy Vision 2022. Pun demikian dengan berbagai sengketa perbatasan yang melibatkan Indonesia secara langsung kesemuanya adalah mempersoalkan perbatasan di wilayah laut dan pulau-pulau kecil.

Setidaknya, eksistensi pulau-pulau kecil memegang peran kunci dan strategis dalam doktrin pertahanan negara kepulauan sebagai zona penyanggah untuk melindungi pulau-pulau utama. Mengingat arti penting geopolitik pulau-pulau kecil. Argentina misalnya, tetap gigih mengklaim kedaulatan Argentina atas Kepulauan Malvinas (Inggris: Kep. Falklands) ketika berbicara kepada Komite Dekolonisasi PBB tahun 2003, setelah dua puluh tahun kekalahan yang dialami oleh militer Argentina dalam perang Malvinas. Bahkan sengketa perbatasan Iran dan UEA dalam klaim kepemilikan tiga pulau di Teluk Persia (Abu Musa, Tunb Besar dan Tunb Kecil) juga merupakan koflik geopolitik dan geostrategis tentang makna eksistensi pulau-pulau kecil sebagai penanda kehadiran negara di perairan yang paling strategis di dunia itu.

Akhirnya dimasa mendatang, perairan laut dan pulau-pulau kecil akan menentukan isu-isu penting global seperti pemanasan global, marine ecological conservation, ocean biodiversity, eksplorasi dan eksploitasi blok migas, pengembangan energi alternatif seperti angin, gelombang, pasut, arus laut (onshore, nearshore dan offshore), bisnis pariwisata bahari, marine protected area, marine biotechnology, marine eco-tourisme, area pengamanan jalur pelayaran, eskavasi harta karun bawah laut, marine and coastal giant property, rekayasa kota pulau (misal, palm city di dubai), resolusi klaim perbatasan maritim, serta energy security maritime.

Indonesia yang telah secara agregatif menyatakan diri sebagai Archipelegic State (negara kepulauan) perlu untuk menyadari segala potensi dan konsekuensi ini dan menyegerakan diri untuk beranjak tanpa perlu lagi harus belajar tata-cara pembangunan wilayah kepulauan berbasis kemaritiman dari negara-negara dengan visi maritim yang sudah lebih dahulu maju, sebab sejarah Kepulauan Maluku telah menyediakan pelajaran yang penting dan serius untuk ini.

 

Momentum Regional: Rute Membangun Masa Depan

Saat ini lalulintas perdagangan dunia hampir 90% dilakukan melalui jasa pelayaran laut dan 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Adapun jalur pelayaran strategis dan penting dunia membentang hampir 3000 mil yang menjadi wilayah antara Pasifik, Australia dan Selandia Baru, juga dilewati jalur pelayaran Amerika Pantai Timur; Eropa ke Cina, Jepang, Korea, dan Taiwan, namun begitu, semuanya terjadi di koridor sebelah barat (ALKI I).

Tidak bisa dipungkiri, jalur perdagangan ini menghubungkan negara produsen dengan wilayah yang menjadi konsumennya dengan timbal-balik perekonomian yang menguntungkan. Tiap hari kapal-kapal kargo berukuran raksasa mengangkut beribu-ribu ton produk industri ke negara-negara konsumennya lalu kembali dengan memuat bahan-bahan mentah dari negara-negara yang menghasilkannya. Logika ekonomi ini tentu saja hanya menghubungkan negara produsen dengan kawasan/negara dunia ketiga yang menjadi konsumen dengan tingkat populasi yang tinggi. Pada tahun 2015 Center for Risk Management Studies (CRMS) mengeluarkan rilis jumlah penduduk di kawasan ASEAN mencapai 625 juta jiwa atau sekitar 8,8% dari jumlah penduduk dunia saat ini.

Potensi sebagai pasar saja telah menyediakan prospek yang menjanjikan untuk kawasan ini di masa mendatang, apalagi dengan mengandalkan Selat Malaka sebagai penghubung antara India (Asia Selatan) yang berpopulasi 1,3 milyar jiwa dengan China (Asia Timur) yang berpopulasi 1,4 milyar jiwa (World Bank Report, 2016). Pentingnya jalur perdagangan ini membuka peluang bagi negara-negara di kawasan untuk memperebutkan pengaruh secara lebih kompleks dengan memanfaatkan isu-isu sengketa wilayah. Pun demikian rivalitas antar negara-negara besar bukan lagi terjadi di daratan (continent), tetapi berpindah ke mandala laut atau samudera.

Isu Laut China Selatan adalah salah satu komoditas geopolitik kawasan yang ramai dibicarakan secara global, hal ini tidak terlepas dari keterlibatan Amerika Serikat yang terindikasi pada upaya mengamankan kepentingan mereka di kawasan. Pada kesimpulannya perebutan wilayah di Laut China Selatan bukanlah an sich perebutan wilayah kaya sumber energi, tetapi juga pada kontrol terhadap jalur perdagangan di kawasan. Ambisi China dapat terlihat dari manuver politik dengan Thailand dan sedang fokus mengeksplorasi cara untuk membangun proyek infrastruktur ambisius yang bisa mengubah lanskap strategis Asia. Tahun 2015, China-Thailand Kra Infrastructure Investment dan Development and Asia Union Group menandatangani nota kesepahaman untuk menggarap proyek raksasa membuka Terusan Kra di tanah genting Selatan Thailand yang ketika selesai nanti akan menghubungkan Laut Andaman (Samudera Hindia) langsung ke Laut Songkhla menuju ke Laut China Selatan, ini tentunya akan memotong jalur perdagangan tradisional yang selama ini melewati Selat Malaka dan secara langsung akan berdampak pada negara-negara ASEAN.

Amerika Serikat telah jauh-jauh hari memprediksikan hal ini dan telah menyiapkan rencana strategis jangka panjang untuk mengamankan kepentingannya di kawasan pasifik, karena itu sejak tahun 2005 Amerika Serikat turut mendorong dirumuskannya Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP) sebuah forum perjanjian dagang trans-Pasifik yang kemudian diratifikasi oleh Brunei, Chili, Selandia Baru, dan Singapura. Perjanjian dagang ini kemudian dikembangkan pada tahun 2010, dengan merumuskan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Trans Pacific Partnership (TPP) kemudian dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam pada Agustus 2013 (Wikileaks, 2013). Pada awal tahun 2016 kesepakatan ini ditandatangani dan hanya tersisa dua tahun lagi bagi negara-negara yang terlibat untuk meratifikasi atau justru menolak perjanjian dagang multinasional terbesar di abad 21 ini. Adapun Indonesia yang sebelumnya berkali-kali menolak ketika diajak bergabung telah menyampaikan minatnya, kemungkinan sebagai persiapan apabila rencana integrasi jalur Poros Maritim dengan Jalur Sutra Maritim (Maritime Silk Road) yang digagas oleh China menemui kebuntuan pasca rencana pembukaan Terusan Kra bergulir.

Skenario membangkitkan geliat perdagangan melalui Samudera Pasifik sepertinya menjadi pilihan rasional yang potensial untuk Indonesia kedepan, aspek geopolitik dan geostrategis sangat menunjang posisi Indonesia sebagai penghubung (port) dari Pasifik ke negara-negara di Asia Tenggara dan juga ke Asia Selatan dengan tetap menjamin keberlangsungan rute dagang tradisional Selat Malaka meskipun Terusan Kra sudah beroperasi.

Kepulauan Maluku sebagai rangkuman zona limitasi akan memainkan peranan penting dalam jalur perdagangan ini, itulah kenapa Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III) yang melintasi Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu benar-benar disiapkan dari segi sarana dan infrastruktur. Aspek sejarah dalam konteks ini jika dihidupkan kembali akan segera menemukan momentumnya, terlebih lagi apabila isu dagang ditindih dengan isu energi maka momentum Kepulauan Maluku akan semakin besar dengan keberadaan Blok Masela sebagai penyedia gas abadi yang beberapa tahun lagi akan dikelola secara mandiri.

Letak geografis Kepulauan Maluku baik di selatan maupun di utara sama-sama berpotensi sebagai penghubung regional di mana kota-kota pentingnya sangat prospektif untuk dijadikan sebagai kota-kota pelabuhan internasional, misalnya Ternate dan Morotai di utara yang dapat memegang kendali pada koridor utara trans-Pasifik dan menjadi penghubung antara Australia-Selandia Baru dengan Filipina serta negara-negara seperti Chili, Meksiko, Peru, Amerika Serikat dan negara-negara kecil di Samudera Pasifik dengan Jepang dan Korea hingga bahkan China. Selain itu, pengembangan lebih lanjut pada sektor wisata bahari juga memiliki potensi yang sangat besar disamping prioritas pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, dinamika kebudayaan telah menjamin kesiapan dalam menyongsong era pasifik, identitas orang-orang di Kepulauan Maluku sebagai masyarakat maritim yang ditempa oleh sejarah yang berhubungan dengan perdagangan laut selama berabad-abad adalah suatu keunggulan yang tidak dapat dinafikkan. Manuver politik Indonesia kedalam Melanesian Sparhead Group (MSG) yang merupakan forum etno-politik negara-negara kecil di Pasifik juga dapat dijadikan sebagai upaya simultan dalam merebut kembali pengaruh di kawasan Pasifik yang selama ini dianggap bukan apa-apa. Itulah kenapa mulai saat ini proses rekulturasi dan akulturasi budaya laut sangat perlu dijaga atau bahan dikembangkan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat diseluruh wilayah ini untuk mengingatkan, menyadarkan, dan mendorong masyarakat memahami bahwa laut dan pulau-pulau adalah bagian dari hidupnya yang memberikan kehidupan di masa depan. Terlebih dalam konteks menyambut Era baru Ekonomi Pasifik, sebuah rute baru membangun masa depan Kepulauan Maluku.

 

Penulis:

Gun

MUHAMMAD GUNTUR

Redaktur Jalamalut.com – Penerima Anugerah Kebahasaan Tahun 2016

 

Referensi/Sumber Bacaan:

Abdulrahman, Jusuf. 2001. Ternate, Bandar Jalur Sutera. Yogyakarta: LinTas

Barnard, A. 2000. History and Theory in Anthropology. Cambridge: CUP.

Bellwood, Peter. 1997. Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago. Honolulu: University of Hawai’i Press

Campbell, Gordon. 2003. The Oxford Dictionary of the Renaissance. London: Oxford Press

Dalby, Andrew. 2002. Dangerous Tastes: The Story of Spices. Berkeley: University of California Press

Dewan Kelautan Indonesia. 2011. Satukan NKRI Dengan Mewujudkan Negara Maritim Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Djafar, Irza Arnyta. 2007. Jejak Portugis di Maluku Utara. Cetakan kedua. Yogyakarta: Ombak

  1. Hules, Matthew. 2005. The Dual Origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa. London: Evidence

Lapian, AB. 2010. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut : Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Jakarta: Komunitas Bambu

Secret Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). WikiLeaks (https://wikileaks.org/tpp/). 13 November 2013. Diakses tanggal 9 November 2016.

Suwondo, Bambang. 1976. Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

The Kra Canal Project. 2bangkok.com (http://2bangkok.com/2bangkok/MassTransit/kracanal). Diakses tanggal 9 November 2016.

Views All Time
Views All Time
485
Views Today
Views Today
1
Like