/Jalan Panjang Merawat Gane

Jalan Panjang Merawat Gane

DELAPAN mahasiswa asal Ternate itu memilih untuk tidak keluar rumah. Tungkai mereka bergetar. Di luar sangat mencekam. Sekitar tujuh orang pemuda dan satu-dua orang tua mengancam akan memotong kepala mereka. “Kalian orang luar datang hanya mau bikin kaco,” teriak seseorang di antara mereka. Delapan mahasiswa itu hanya bisa berdiam diri di dapur sembari saling mengingatkan untuk jangan dulu berbicara.

Suasana mengerikan itu terjadi sekitar enam tahun lalu. Kejadian itu terjadi di daratan Gane, sebuah wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya mendengar cerita ini dari Wiliam Ambeua (24), salah satu aktivis Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas).

Ia bercerita, bahwa kedatangan dirinya di daratan Gane untuk mengawal masalah masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Ketika itu, ia bersama tujuh orang teman lainnya tiba di Gane sekiranya pada pertengahan tahun 2012. Mereka dari macam-macam organisasi mahasiswa, di antaranya Gamhas Maluku Utara, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai), Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi Rakyat (Gempar), dan sejumlah paguyuban.

Sesampainya di sana, diakuinya sudah mulai merasakan tindakan-tindakan tidak mengenakan dari beberapa warga. Menurutnya, mereka itu orang dekat dari pihak perusahaan. “Sudah ada konflik sesama warga, beberapa di antaranya malah memperjuangkan masuknya perusahaan,” katanya.

Wiliam, pria yang dikenal dengan panggilan Eksel ini menuturkan, masuknya perkebunan kelapa sawit membuat keharmonisan masyarakat di sana mulai terusik. Ia mengaku, mereka di sana mulai terbiasa saling intimidasi.

Tindakan itu terjadi karena beberapa warga memilih untuk tetap mempertahankan kebun mereka ketimbang harus menyerahkannya pada pihak perusahaan. Konflik mengemuka setelah sejumlah tokoh masyarakat malah mendukung masuknya perusahaan.

Konflik pro-kontra terus terjadi saat warga mengetahui wilayah pengelolaan perkebunan kelapa sawit juga masuk di lahan warga. Lahan warga yang terdapat tanaman ekonomis seperti pohon kelapa, cengkih, dan pala itu memang dikelola sudah sejak lama. Sistem pengelolaan secara bersama dan turun-temurun inilah yang membuat mereka berani mempertahankan lahan tersebut.

Seperti diketahui, saat itu PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) adalah salah satu perusahaan yang menanam investasi perkebunan kelapa sawit di daratan Gane, terutama di wilayah Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Pulau Joronga. Tiga wilayah inilah yang di dalam sebuah dokumen AMDAL milik perusahaan PT. GMM akan ditanam kelapa sawit seluas 11.000 hektar lebih.

Penolakan

Menurut Wiliam, beberapa warga yang merasa status lahan mereka akan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit mulai resah. Tapi pro-kontra semakin tidak terbendung. Pihak perusahaan memiliki bukti kesepakatan yang ditandatangai warga. Bukti itu dipaketkan dalam lampiran dokumen AMDAL milik pihak perusahaan.

Meski demikian, sejumlah warga merasa dibohongi, sebab proses tandatangan tersebut dilakukan pada saat mereka menggelar tahlilan. Mereka mengaku tidak tahu kalau kertas yang mereka tandatangi itu adalah berita acara kesepakatan masuknya perusahaan kepala sawit.

Hal ini baru diketahui setelah Wiliam dan beberapa temannya mendapat bukti dokumen AMDAL yang di dalamnya terdapat sejumlah foto penandatangan kesepakatan. Tampak sejumlah warga berpakaian rapi serta menggunakan peci. Diakuinya, malam itu warga memang sedang menggelar tahlilan.

Sayangnya, bukti dokumen AMDAL itu sudah diberikan pada salah satu kuasa hukum dari pihak masyarakat. Sampai saat ini, Wiliam mengaku sudah tidak mengetahui lagi keberadaan kuasa hukum beserta bukti dokumen AMDAL tersebut.

Warga yang merasa dibohongi kemudian berduyun-duyun melakukan protes. Mereka membuat rapat untuk merespon ulah pihak perusahaan yang dianggap semena-mena. Warga yang menolak kehadiran perusahaan membuat aksi demonstrasi di depan kantor kecamatan Gane Barat Selatan.

Namun, aksi belum lama berlangsung, sejumlah orang tiba-tiba datang dan meminta masa aksi untuk tidak melanjutkan aksinya. Menurut salah satu sumber, yang juga terlibat dalam aksi tersebut, orang-orang yang diduga mendukung pihak perusahaan itu membawa barang-barang tajam diikuti teriakan-teriakan intimidasi.

“Jangan sampai ngoni kasana di perusahaan, torang so kase siapkan ngoni pe kain kafan,” kata sumber tersebut, meniru teriakan dari salah satu warga saat itu.

Aksi penolakan tidak hanya berlangsung sekali. Delapan mahasiswa tersebut bersama sejumlah warga kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor perusahaan yang dibangun tepat di Desa Gane Dalam. Aksi ini juga mendapat intimidasi dari sekelompok orang.

Wiliam mengaku, beberapa warga yang tidak setuju dengan aksi penolakan tersebut karena merasa kehadiran perusahaan sangat membantu pembangunan kecamatan. Perusahaan PT. GMM memang diakui memberikan janji membangun masjid raya, jembatan, dan menyediakan jaringan telepon seluler.

Aksi penolakan tidak hanya terjadi di daratan Gane. Aksi simpati menolak perusahaan PT. GMM juga digelar di Kota Ternate dan di depan kantor Bupati Halmahera Selatan. Sejumlah organisasi mahasiswa melakukan aksi besar-besaran.

Menurut Wiliam, tidak lama setelah itu, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga angkat bicara. Mereka bersama masyarakat menggunakan jalur litigasi. Mereka juga mengirim beberapa anggotanya di wilayah Gane untuk mengawal masyarakat. Pengawalan ini berlangsung cukup lama.

Meski begitu, pihak perusahaan tetap menjalankan aktivitasnya. Menurut salah satu sumber dari masyarakat, pemerintah di sana tidak begitu peduli dengan persoalan yang terjadi di masyarakat. Padahal masalah ini sempat menyita perhatian publik. “Percuma saja, pemerintah memang tuli,” resahnya.

Wajah baru perusahaan

Wacana penolakan perkebunan kelapa sawit kembali mengemuka setelah sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pro-Demokrasi Rakyat (Gemaprodemkrak) melakukan aksi penolakan terhadap perusahaan PT. Nusa Pala Nirwana (NPN) yang beroperasi di wilayah Gane Barat, Gane Barat Utara, dan Gane Timur.

Berbeda dengan masalah sebelumnya, penolakan kali ini terkait dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Menurut Faldi Ibrahim (23), salah satu aktivis yang juga tergabung dalam Gemaprodemkrak, izin tersebut berlaku selama 43 tahun, yang dimulai dari tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2060 dengan luas wilayah operasi sekitar 28.610 hektar.

Meski perusahaan ini berada di daratan Gane, akan tetapi diperkirakan wilayah operasinya akan mencakup hingga perbatasan Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Tidore Kepulauan. Perusahaan ini memang mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Faldi, mereka sudah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi, tetapi hasilnya sia-sia. Belakangan, ia dan teman-temannya yang tergabung dalam Forum Peduli Gane (FPG) bahkan berulang kali mendatangi kediaman Gubernur, tapi mereka malah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan.

Aksi penolakan yang digelar di depan kediaman Gubernur itu dihadang oleh sejumlah orang. Sempat terjadi saling dorong, bahkan salah seorang bak preman masuk ke tengah-tengah masa aksi dengan brutal. Video pemukulan terhadap masa aksi ini juga sudah tersebar di media sosial.

Seperti masalah yang terjadi enam tahun lalu. Sebagian besar masyarakat di sana tetap memilih mempertahankan lahan mereka. Faldi dan teman-temannya sering mengunjungi beberapa desa di wilayah Gane. Mereka mendapat dukungan dari warga. Ia mengaku, belum lama ini, warga di sana sudah membentangkan spanduk yang berisi petisi penolakan terhadap sejumlah perusahaan.

“Kami makan sagu, bukan sawit. Tolak PT. GMM dan PT. NPN,” kata Fadli, meniru kalimat dalam sebuah spanduk yang berisi petisi masyarakat. (*)

Penulis:

Rajif Duchlun

Views All Time
Views All Time
384
Views Today
Views Today
1
Like