/Ironi Petani Galela: Dipenjara dan Dituduh Teroris

Ironi Petani Galela: Dipenjara dan Dituduh Teroris

Kulitnya sudah berkeriput, cara berjalannya sudah membungkuk, kakek tua itu biasa dipanggil ‘Om Malik’ di kalangan para petani. Ketika penulis bertemu dengannya pada Rabu, 28 Juni 2017, ia sedang membersihkan pokok pohon kelapa di kebun miliknya dari ilalang dan rumput-rumput yang meranggas. Pohon kelapa miliknya yang tumbuh di lahan kurang dari satu hektar nampaknya sudah siap di panen dalam beberapa hari kedepan, itu kenapa om Malik harus berpacu dengan waktu, meski masih dalam suasana lebaran Idul Fitri.

Melihat kondisi fisiknya yang sudah sepuh, siapa sangka, ternyata om Malik, lelaki berusia senja ini baru satu bulan menghirup udara bebas dari penjara. Om Malik bersama dengan tujuh orang petani lainnya memang baru saja dibebaskan dari penjara karena tuduhan melakukan pembakaran terhadap fasilitas PT. Buana Wiralestari Mas pada tanggal 2 November 2014. Kurang lebih selama tiga tahun, om Malik dan sepuluh petani lainnya harus mendekam di penjara, mereka dinyatakan bersalah karena tindakan yang menurut mereka melindungi kebun mereka dari upaya penggusuran paksa PT. Buana Wiralestari Mas.

Memang, beberapa bulan sebelum kejadian pembakaran, sebagian kebun milik om Malik pernah di gusur begitu saja, padahal lahan tersebut, sebagaimana juga lahan seluas 2000 hektar yang sebelumnya dikuasai PT. Global Agronusa Indonesia yang sebelumnya adalah milik -+900 kepala keluarga petani yang dikelola kembali masih dalam status disengketakan. Kebun itulah tempat mereka menggantungkan hidupnya pasca konflik horizontal yang melanda Maluku Utara tahun 1999-2000.

Faktanya, memang tidak mungkin lelaki tua yang merupakan warga desa Toweka ini bertindak tanpa sebab. Tindakan pihak perusahaan yang di nilai sewenang-wenang dan ditambah lagi dengan pemerintah setempat yang selalu berpihak kepada perusahaan memang sudah sejak lama memantik amarah dan kekecewaan para petani, tak terkecuali Om Malik.

Ibu-Ibu petani secara simbolis menanam tanaman di depan Kantor Camat Galela Barat, menolak penggusuran tanggal 17 Juli 2017. Pada Rabu, 5 Juli 2017 (Sumber: Dok. Pribadi)

Memori hari itu masih teringat jelas di benak beberapa orang petani yang penulis temui langsung di kebun mereka, dalam perbincangan yang penuh kekeluargaan di bawah pohon pala milik mereka yang sudah tumbuh rimbun, mereka menceritakan kembali kejadian 2 November tiga tahun yang lalu.

Peristiwa pembakaran itu di picu oleh dibatalkannya kedatangan gubernur Maluku Utara ke acara panen perdana yang dilaksanakan oleh petani Galela, namun karena kedatangan gubernur di cegat dengan SMS dari salah satu pejabat kecamatan, gubernur pun membatalkan perjalanannya, padahal saat itu gubernur sudah tiba di Tobelo Selatan dalam perjalanannya menuju ke Galela.

Sontak saja, informasi tersebut memprovokasi ribuan petani Galela, terlebih oknum pejabat kecamatan tersebut dinilai memihak kepada pihak perusahaan. Petani yang sudah bersusah-payah mengumpulkan uang dari hasil kerja keras mereka untuk menyewa tenda, menyiapkan panggung, dan memasak makanan istimewa dari hasil kebun mereka pun spontan berlarian menuju ke kompleks perkebunan yang sudah di kuasai perusahaan dan membakar beberapa aset milik perusahaan yang mereka temukan pada saat itu.

Dalam pengisahan para petani tentang peristiwa pembakaran itu, ada satu adegan yang membuat penulis tergelitik sekaligus tertegun. Adegan itu melibatkan om Malik, sosok yang penulis ceritakan di awal.

Saat itu, om Malik dan beberapa petani lainnya tiba lebih dulu di lahan yang di kuasai oleh PT. Buana Wiralestari Mas, mereka lantas menemukan satu unit kendaraan buldozer yang biasanya ditugaskan menggusur kebun petani, kendaraan malang itu sudah ditinggalkan oleh pekerja perusahaan yang kabur karena melihat kedatangan massa petani.

Om Malik yang sudah emosi karena merasa kesabarannya sudah dibuat habis oleh perusahaan lantas menyabetkan parang miliknya pada ban buldozer yang besar dan tebal, tentu saja parang milik om Malik terpental hebat, parang milik om Malik yang biasanya digunakan membelah buah kelapa, mutlak tidak akan mempan menghadapi ban karet yang padat milik buldozer. Om Malik tidak patah arang, ia pun mengelilingi buldozer besar itu pelan-pelan, menunjuk-nunjuk dengan telunjuknya, mengamatinya dengan seksama, dan berkata;

Ngona mana, nanga doro no gugusur. Po sabar ka mana. So maro kia po siaka ngona ka mana, pon dubu lo no dodioha wa, asa de ai gia ya tepi. Pon sepa lo no dodioha wa, asa de ai dohu ya tepi. Pon oto lo no dodioha wa, asa de ai taito ya loto..!

(Indonesia: Kamu ini. Kamu yang sering menggusur kebun kita ya. Kali ini kita sudah tidak sabar. Jadi dengan cara apa kita rusaki kamu. Di pukul pun kamu tidak apa-apa, justru tangan saya yang patah. Di tendang pun kamu tidak mempan, justru kaki saya yang patah. Di potong pun kamu tidak apa-apa, justru parang saya yang akan tumpul..!)

Belum selesai menemukan jawaban atas pertanyaannya, om Malik pun dikejutkan dengan petani-petani lain yang sudah menyiramkan bensin ke tubuh buldozer malang tersebut.

Aha.. Bilasu komagena..!”

(Indonesia: Aha.. Begitu..!)

Seperti menemukan jawabannya sendiri, om Malik dan beberapa orang petani lainnya pun bersama-sama menyulut api pada tubuh buldozer yang telah dimandikan bensin, api pun menyala dan memusnahkan kendaraan yang selalu digunakan untuk merobohkan pohon-pohon kelapa milik para petani, riwayatnya pun selesai.

Sore itu, PT. Buana Wiralestari Mas pun naik pitam, dipanggilnya polisi untuk menciduk para petani, beberapa orang petani pun dipenjara. Menilik dari segi hukum, jelas bahwa tindakan pembakaran itu bisa mengakibatkan konsekuensi hukum, tetapi jika dilihat dari segi keadilan hati nurani, maka jelas petani seperti om Malik dan yang lainnya tidak layak dipenjara. Seperti yang dikatakan oleh om Ikbal, petani dari desa Ngidiho yang pernah dipenjara di periode sebelumnya karena memukul seorang pekerja yang menggusur kebun kelapa miliknya. Sambil menerawang ke arah tanaman jagung miliknya, om Ikbal berkata;

Nako ngomi po ngamo karena mia doro yo gusur, ngomi yo si penjara. Nako ona yo gusur mia doro, yo penjara wa..!”

(Indonesia: Jika kami marah karena kebun kami mereka gusur, kami yang dipenjara. Tapi jika mereka menggusur kebun kami, mereka justru tidak dipenjara..!)

Kekecewaan om Ikbal terhadap aparat dan pemerintah cukup beralasan, sebab ia tahu betul soal hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk dilayani oleh pemerintah berikut aparat-aparatnya, bukan malah memihak kepada perusahaan. Om Ikbal paham betul soal ketidakadilan yang diterimanya, itulah kenapa ia memilih untuk mempertahankan lahannya, prinsipnya; ia tidak akan mau berunding dengan perampok yang masuk ke rumahnya. Bukan kompensasi yang dibutuhkannya, tetapi masa depan anak-anak dan keturunannya dari hasil kebun tersebut.

Salah satu putra Galela sekaligus redaktur Jalamalut.com; Muhammad Guntur (kanan) bersama Om Ikbal (kiri) dalam aksi demonstrasi petani Galela pada Rabu, 5 Juli 2017 (Sumber: Dok. Pribadi)

Yang di rasakan oleh ko Awi juga sama, sebagai dosen program studi Agribisnis di salah satu kampus besar di Maluku Utara, ko Awi dengan bangga menyatakan jika ia bisa sekolah hingga selesai jenjang magister karena hasil pertanian yang digeluti oleh ibundanya.

“Kita orang Galela hidup dari kelapa, bukan dari Tapioka..!”

Tegasnya, ketika menyikapi rencana penggusuran besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tanggal 17 Juli 2017.

Adalah hal yang wajar apabila petani Galela merasa resah dengan pihak perusahaan yang mendapatkan keberpihakan pemerintah. Bagaimana tidak, menurut investigasi penulis, banyak terjadi cacat dalam praktek penyelenggaraan aktivitas usaha perusahaan di atas lahan yang di sengketakan tersebut. Terhitung PP Gubernur Maluku No. 06/BKPMD/MAL/X/1991 tertanggal 18 Oktober 1991 dikeluarkan dan dijadikan panduan oleh PT. Global Agronusa Indonesia, masalah pemberian ganti rugi, penyediaan lahan cadangan, pelanggaran HAM, dan kepatuhan terhadap AMDAL mewarnai beroperasinya PT. Global Agronusa Indonesia hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1999 karena konflik horizontal di Maluku Utara.

Pelanggaran-pelanggaran itu semakin parah ketika berturut-turut ‘legalitas bermasalah’ perusahaan pisang tersebut di oper-oper ke PT. Buana Wiralestari Mas, lalu ke PT. Yamex, lalu kemudian yang terbaru dan paling terkini; PT. Capitol Casagro. Tentu masalahnya masih mengangkat isu lama, yakni lahan cadangan, Hak Guna Usaha (HGU) dan juga AMDAL. Bagaimana tidak, tiga PT di belakang melanjutkan izin usaha sebuah perusahaan pisang cavandish milik PT. Global Agronusa Indonesia dengan membuka usaha perkebunan Tapioka yang memiliki konsekuensi AMDAL jauh lebih besar, termasuk dampak merusak lingkungannya apabila limbah hasil produksi tidak dikelola dengan baik.

Faktanya adalah, peralihan dari PT. Global Agronusa Indonesia ke PT. Buana Wiralestari Mas lalu ke PT. Yamex, hingga kemudian ke PT. Capitol Casagro tidak memiliki mekanisme yang jelas dan cenderung membingungkan, pihak perusahaan seperti menganggap bahwa lahan tersebut berada penuh didalam penguasaannya.

Dalam kaitannya persengketaan yang berlarut-larut, sebenarnya Pemerintah Daerah Tk. I Provinsi Maluku ketika menyikapi surat dari Komnas HAM No. 1.376/SKPMT/III/1999 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM di lahan yang dikuasai PT. GAI, kemudian menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Maluku Utara melalui surat instruksi No. 180/884 untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun demikian, langkah ini menemui jalan buntu menyusul meletusnya konflik Horizontal di penghujung 1999. Sengketa itu pun berlanjut hingga saat kini.

Maka tidak heran ketika, PT. Capitol Casagro melayangkan surat edaran berisi rencana penggusuran pada tanggal 17 Juli 2017 ini dan memerintahkan agar petani segera mengukur kebunnya untuk diberikan kompensasi sebesar Rp. 1.500.000 dan mengancam apabila petani tidak melaporkan hasil pengukurannya maka sudah memberikan kebunnya kepada perusahaan adalah hal yang sangat tidak bisa diterima oleh nalar sehat para petani. Banyak persoalan yang belum selesai dibicarakan, malah coba dimunculkan persoalan baru lagi.

Keresahan petani di beberapa hari terakhir pun kembali mengemuka, ancaman penggusuran besar-besaran terhadap 2000 hektar lahan sengketa pada tanggal 17 Juli, jelas adalah persoalan yang memantik banyak isu dan rumor. Singkatnya, surat edaran dari perusahaan itu juga telah memprovokasi petani, terlebih di surat edarannya tertulis tembusan kepada beberapa kepala desa dan camat.

Tembusan kepada camat ini pun memunculkan rumor yang entah darimana datangnya yang menyebutkan bahwa di atas lahan yang di sengketakan juga berdiam anggota teroris ISIS yang berpura-pura menjadi petani, rumor ini dikembangkan karena melihat para petani yang membangun sebuah musallah kecil berdindingkan papan di samping jalan raya menuju desa Limau, tepat di bagian utara desa Ngidiho.

Petani pun di liputi kecurigaan, karena isu tuduhan ISIS berdampingan dengan ancaman penggusuran tanggal 17 Juli 2017. Terlebih rumor tentang ISIS di Halmahera Utara yang kian kencang berhembus, petani merasa semakin sakit hati diterpa isu-isu seperti ini.

Melihat fakta yang ada, perlu bagi kita untuk memahami persoalan ini secara lebih inklusif, bahwa orang bisa saja diubah menjadi teroris karena kebijakan kita terhadap orang-orang itu tidak bijaksana dan cenderung menindas, progresnya akan semakin cepat apabila yang bersangkutan dituduh teroris. Karena kadang-kadang orang akan lebih memilih untuk menjadi seperti yang dituduhkan kepadanya.

Mungkin itulah alasannya kenapa beberapa petani ketika ditanyakan;

“Jika ISIS datang dengan uang mereka, bagaimana bapak menyikapinya?”

Maka jawaban mereka adalah;

“Dengan hidup yang serba susah seperti ini, ditindas oleh perusahaan, ditelantarkan oleh pemerintah, mungkin kalau mereka (ISIS) datang, saya akan bergabung.!”

Disinilah peran penting pemerintah dan semua pihak terkait sangat diperlukan, untuk bagaimana lebih bijak dalam melihat penderitaan masyarakat petani Galela yang ketika melakukan demonstrasi justru membawa banyak bendera merah-putih sebagai refleksi bahwa mereka bukanlah ISIS seperti yang dituduhkan dan dicurigakan.

Massa Petani Galela yang akan berdemonstrasi di Kantor Bupati Halmahera Utara, Rabu, 5 Juli 2017 (Sumber: Dok. Pribadi)

Pada akhirnya, tulisan ini mengajak kita semua untuk menempatkan diri menjadi semakin arif dalam merasakan bagaimana berada pada posisi Om Malik, Om Ikbal dan juga ribuan petani Galela yang lain, yang terpaksa keluar-masuk penjara, yang terpaksa hidup dalam tekanan penggusuran tanpa akhir. Mereka adalah bagian dari kita. Kita adalah bagian dari mereka.

 

Penulis:

Pristina Herzegovina

(Seorang Pemerhati Sosial dan Jurnalis Lepas)

Views All Time
Views All Time
1172
Views Today
Views Today
1
Like