Loading...
JEJAK

In Memoriam Abdullah Assagaf

Abdul Hamid Hasan, salah seorang pejuang Provinsi Maluku Utara Tahun 1957 dalam makalahnya; Sejarah dan Tata Pemerintahan Kerajaan Ternate yang disampaikan pada Seminar; Menggali Pemikiran Menuju Percepatan Proses Penetapan status Provinsi Maluku Utara di Malang 27 Februari 1999,  kerjasama Keluarga Besar Maluku Utara dan Halmahera Tengah menguraikan secara rinci fase pemerintahan mulai masa Kesultanan, Portugis, Inggris,  Belanda, Jepang, Residen hingga Kabupaten Maluku Utara yang pada periode 1994-1999 dijabat oleh Kolonel Abdullah Assagaf, lulusan Akademi Militer Tahun 1965. Tidak banyak putera daerah Maluku Utara yang menjadi pemimpin di wilayahnya sewaktu Jenderal Besar Soeharto berkuasa. Sebelum Kolonel Abdullah Assagaf, ada  Kapten Jakub Mansur (1967-1979) masa transisi  ke orde baru (lampiran 2, Ternate Bandar Jalur  Sutera, Lintas, 2001).

Sebagai putera daerah, kepeduliannya pada sejarah dan  kemajuan daerahnya patut diapresiasi. Untuk memekarkan Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara misalnya, Kolonel Abdullah Assagaf, Bupati Maluku Utara saat itu mengajukan proposal pembentukan Kabupaten Sula, Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Utara. Usulan disampaikan ke DR. Saleh Latuconsina, Gubernur  Maluku periode 1998-2003. Oleh Gubernur, Bupati disarankan untuk mengusulkan Ternate sebagai Kotamadya terlebih dahulu baru pemekaran Provinsi. Usulan dibawa ke Jakarta oleh Bupati bertemu dengan Ryas Rasyid, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri. Ryas secara tegas mengusulkan langsung pembentukan Provinsi Maluku Utara. Gubernur Saleh bersama Thaib Armaiyn meminta kesiapan data ke Ternate, dan Bupati menyanggupinya. Hein Namotemo menyusun proposal pembentukan Provinsi Maluku Utara, dan setelah selesai, berangkatlah Bahar Andili, Syamsir Andili dan Hein Namotemo ke Jakarta menemui Ryas Rasyid. Sebelum bertemu Ryas, mereka menyempatkan diri bertemu Gubernur Saleh Latuconsina. Gubernur merevisi proposal pembentukan Provinsi untuk diserahkan ke Ryas Rasyid. Proposal pembentukan Provinsi Maluku Utara selanjutnya menjadi harga mati bagi masyarakat, sampai-sampai papan nama Kantor Bupati saat itu diganti dengan nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Fahmi Alhadar (Dekan Fakultas Sastra UNKHAIR) yang saat itu mendengar kesaksian Ami Dula, sapaan akrab Bupati Abdullah Assagaf menanyakan, kenapa Ami Dula membiarkan papan nama Kantor Bupati diganti menjadi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, spontan beliau menjawab,” itu adalah bagian dari perjuangan politik”. Dari mana pernyataan tegas nan heroik itu bisa dipahami, paling tidak ada tiga fakta yang bisa ditelaah untuk menguji kekentalan tekad dan itikad sang perwira-pejuang itu.

Pertama, menyebutkan Buku Ternate Bandar Jalur Sutera yang diedit oleh Ade Kamaludin, Yusuf Mile, Abdul Chalil Ibrahim Tjan dan Supriyanto Prasaga dan diterbitkan Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial (LiNTAS), terasa kembali semangat Diskusi Ilmiah yang diadakan pada tanggal 24-27 November 1996, bertempat di lantai 3 Kantor Bupati Maluku Utara. Sebagai Bupati Maluku Utara, Kolonel Abdullah Assagaf adalah penanggungjawab kegiatan ilmiah berskala nasional yang menghadirkan peserta dari berbagai instansi pemerintah, pemuka agama, tokoh  masyarakat, pemerhati serta pembawa makalah dari LIPI, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pattimura, IAIN Alauddin Makassar dan Ternate, Dinas Pariwisata serta perorangan. Salah satu kesimpulan menarik dari Diskusi tersebut adalah,” Ternate sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki potensi pengembangan semua aspek kehidupan dapat dibangun berdasarkan rencana strategi untuk bidang keamanan, pertahanan nasional”. Selanjutnya, pada rangkuman pokok pikiran angka enam dengan tegas tertulis,”Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah suatu daerah yang memiliki sumberdaya yang kaya sekali bagi arkeologi, antropologi, linguistik, sejarah, dan filologi”. Tampak jelas penyebutan Provinsi Maluku Utara dalam pokok-pokok pikiran diskusi tahun 1996, padahal Soeharto masih berkuasa. Pernyataan semacam ini pada era Soeharto dapat dikategorikan subversif, namun sang Bupati sepertinya siap menanggung resiko dan melakukan intervensi dengan pilihan kalimat yang telah diambil Tim Perumus.

Kedua, Buku Ternate Tidore, Masa Lalu Penuh Gejolak yang ditulis Des Alwi dan Willard A Hanna setebal 276 halaman dan diterbitkan Sinar Harapan tahun 1996 pun tak lepas dari perhatiannya. Ketika itu, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Maluku Utara di Yogyakarta bermaksud menggelar Bedah Buku dengan menghadirkan tiga narasumber kompeten masing-masing Aristides Katoppo (Penyunting/ Penerbit), Adabi Darban S.U (Sejarawan UGM), dan Budi Kamaruzzaman (Peneliti/Dosen Komunikasi UGM), serta Haris Rusly Moti sebagai moderator. Dana awal diskusi kami peroleh dari jualan pakaian layak pakai, sumbangan dari mahasiswa-mahasiswi Maluku Utara. Pakaian layak pakai ini kami jual di Pasar Malam Beringharjo. Hasil jualan pakaian tentunya tak cukup untuk membayar honor narasumber dan konsumsi peserta diskusi. Panitia mengontak Mas Zaid menantu dari Bupati abdullah Assagaf untuk sekadar meminta bantuan secara pribadi. Alhamdulillah, uang sejumlah enam ratus ribu rupiah diberikan ke panitia melalui menantunya sehingga menambah semangat kami yang sukses melaksanakan Diskusi Buku pada 27 September 1996, bertempat di lantai 2 ruang Seminar FISIPOL UGM Yogyakarta. Selain itu, di rumah Mas Zaid dan isterinya Muzna Assagaf seringkali diadakan arisan keluarga Maluku Utara.

Ketiga, Buku Aroma Sejarah dan Budaya Ternate yang ditulis Abdul Hamid Hasan setebal 258 halaman dan diterbitkan oleh Antara Pustaka Utama tahun 1999. Identitas Maluku Kie Raha terutama Ternate dari aspek sejarah dan budaya atau sastra dirinci secara sistematis oleh Om Hamid. Tak lupa beliau selipkan penggalan kisah perjuangannya pada tahun 1957 sewaktu ditangkap dan dibuang Komando Daerah Militer Maluku Irian Barat ke Nusakambangan karena memperjuangkan pembentukan Daerah Tingkat I Maluku Utara. Pada halaman 62-64 Om Hamid menulis,” Pada tahun 1957, Deklarasi Akerica membentuk Kesatuan Pemuda untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara dengan nama, Pemuda Pembangunan Maluku Utara (PPMU).  Nota tuntutan peningkatan status Maluku Utara menjadi Provinsi ditandatangani oleh M. Kasim Purbaya dan Yunus Umar yang disampaikan ke Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Bentrokan antara Brimob dan Batalyon 714 menyebabkan situasi keamanan di KotaTernate mengalami kekacauan. Akibatnya, 18 pemuda yang sekaligus adalah tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara dibuang ke Nusakambangan melalui Ambon”.

Kelak setelah disusun dalam bentuk buku dan diajukan ke Bupati Daerah Tingkat II Maluku Utara untuk mendapatkan kata pengantar, sang Bupati Abdullah Assagaf menulis antara lain,” Sejarah dilihat bukan sebagai urutan fakta atau kronik yang statis, tetapi proses yang hidup dan terus berkembang. Dalam membuat refleksi sejarah, kita perlukan kesadaran sejarah, karena dengan kesadaran sejarahlah, kita mampu membebaskan diri dari perangkap yang bersifat nostalgia. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, saya menyambut gembira upaya dari saudara Abdul Hamid Hasan, pemerhati sejarah di daerah ini-menghimpun berbagai makalah, kemudian merangkum dalam judul yang cukup menarik, yakni Aroma Sejarah dan Budaya Ternate. Saya berharap, perangkuman berbagai makalah dalam suatu buku akan sangat membantu kita untuk mengkaji dan memperdalam  aspek sejarah di Negeri Moloku Kie Raha, Terima Kasih”.

Dengan kesadaran sejarah, Bupati Abdullah Assagaf bergerak menuntut pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999. Jika ada penghargaan kepada pejuang provinsi, Ryas Rasyid dan Saleh Latuconsina teramat layak untuk diberikan ujar Ami Dula kepada Fahmi Alhadar. Pahlawan Provinsi generasi ketiga (1957, 1966, 1999) itu kini telah kembali ke hadirat Ilahi pada usia 74 tahun dan dimakamkan pada hari rabu 2 Desember 2015 di Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Semoga Amal Ibadah dan kesederhanaannya tetap menjadi teladan bagi generasi muda Maluku Utara, Amin. (Sumber: kabarpulau.com)

Penulis: Thamrin Husain

Ketua IKPM Maluku Utara Yogyakarta 1995-1998 dan Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UMMU

Views All Time
Views All Time
271
Views Today
Views Today
1
Like
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *