/CSR NHM, Antara Pemberdayaan Rakyat dan Hegemoni Kuasa

CSR NHM, Antara Pemberdayaan Rakyat dan Hegemoni Kuasa

Corporat social responsibiity, adalah sebuah konsep korporasi global. Awalnya sebagai sikap perusahaan yang mencoba berterima kasih pada warga lingkar perusahaan—lebih utama usaha pertambangan. Seiring perubahan jaman, di sejumlah negara, termasuk Indonesia, CSR kemudian diundangkan dan menjadi sesuatu yang wajib bagi semua badan usaha.

Sejumlah Undang-Undang, terlebih UU Minerba, menjadikan CSR di bidang usaha tambang sebagai satu kewajiban melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Targetnya adalah kemandirian masyarakat pasca tambang. Sasarannya tentu warga masyarakat di lingkar tambang.

Kemandirian masyarakat diupayakan didorong dengan program yang punya daya saing dan berkelanjutan, agar mampu mendukung bergeraknya ekonomi, sosial budaya dan pendidikan masyarakatnya. Proses ini selain harus tepat sasaran, juga ada kewajiban harus bersinergi dengan program pemerintah, utamanya pembangunan wilayah dan desa. Minimal, program tahunan kalau bukan program 5 tahunan (RPJMD), harus berjalan beriringan dengan program pembangunan lainnya, tentunya untuk memastikan semua program jalan, dan berapa kisaran dana yang dipakai untuk program tersebut.

Program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lingkar tambang, sejatinya memperkuat daya saing ekonomi warga, faktanya dalam banyak hal, justru menjerumuskan warga dalam jurang ketergantungan. Kasus NHM sebagai contoh. Bukannya memberdayakan kemandirian warga, masyarakat tempatan malah membayarkan beras Raskin, membayarkan pajak, membuatkan pagar rumah dari dana community Deveopment. Sesuatu yang sangat jauh dari konsep awal CSR itu sendiri: keberlanjutan ekonomi warga lingkar tambang.

Kebiasaan pemerintah Indonesia adalah membuat perundangan yang kesannya bertabrakan. Begitu regulasi UU tentang desa diberlakukan, ada promosi jor-joran. Semua dana yang masuk ke desa harus masuk kas induk desa, dan itu harus tercermin di APBdes. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan di level desa, sekaligus memastikan agar dana tepat sasaran dan tidak ditilep oknum tak bertanggung jawab.

Pada kenyataannya, NHM sebagai salah satu korporasi tambang emas yang mengeduk emas dari wilayah Teluk Kao, lebih memilih menjalankan programnya sendiri, tanpa perlu merasa mensinergikan dengan Pemda setempat.

Katakanlah bahwa pemerintah provinsi sebagai otoritas berwenang yang memutus masalah ini belum mensosialisasikan blue print tentang PPM sektor Minerba, tetapi itu bukan alasan bagi NHM untuk jalan sendiri. Program pembangunan di suatu wilayah tak boleh jalan semaunya, tanpa melibatkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan yang paling pokok, dana yang masuk ke desa harus masuk APBDes. Tujuannya tentu agar pemanfaatan dana benar-benar ditujukan untuk hajat hidup dan kemaslahatan warga banyak. Beda ceritanya jika dikelola langsung oleh NHM, hanya perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah agar kemanfaatannya berkelanjutan.

Model pengembangan community Development di level desa, harusnya diintegrasikan ke dalam program pembangunan desa. Sebenarnya banyak model, bisa dengan program yang mirip DAK di pemerintah kabupaten/kota, atau program sejenis lainnya. Disayangkan, NHM tak kreatif mengelola ini. Akibatnya, banyak kebocoran di mana-mana. Dana dibagi-bagi. Program banyak yang hanya di nama. Serta menimbulkan perseteruan dalam desa, karena para penanggungjawab di level desa selalu bermasalah dengan warga lainnya. Yang aneh, sebagian warga menyebut mereka tidak diaudit pemerintah maupun auditor manapun. Karena dananya tidak dikategorikan dana APBDes. Maka dana ini makin rentan untuk dibabat. Perusahaan NHM pun selalu berkelit, kesalahan ada di level desa, seakan lupa, sistem itu dibuat oleh perusahaan.  Pada akhirnya, sebenarnya kelihatan, kalau NHM hanya memupuk citra kalau mereka sudah membantu warga, sekaligus hendak mempertontonkan betapa warga sendiri yang tak memanfaatkan dana itu secara baik. Dan pemerintah daerah pun hanya diam, seakan lupa kewajibannya untuk mengawasi dan mengontrol pemanfaatan dana CSR, yang konon puluhan miliar rupiah itu.

Tulisan terkait: CSR NHM, Antara Pemberdayaan Rakyat dan Hegemoni Kuasa

Penulis: Faris Bobero

Views All Time
Views All Time
455
Views Today
Views Today
1
Like